Krisis MBG: Ketika Program Gizi Berubah Menjadi Ujian Kepercayaan

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bendera utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada di titik terberatnya. Dalam sebulan terakhir, gelombang keracunan massal di sejumlah daerah memaksa publik mempertanyakan bukan hanya soal menu, tetapi soal tata kelola negara. Keracunan Berulang, Angka Terus Bertambah Awal September menjadi bulan kelam bagi MBG. Di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 752 siswa dan 25 guru sebuah SMA mengalami mual, muntah, dan diare setelah menyantap makanan program tersebut. Fasilitas sekolah tak cukup menampung, siswa harus bergantian menggunakan toilet. Dua hari sebelumnya, sebuah pesantren di Sidoarjo melaporkan sekitar 730 orang mengalami gejala serupa. Sejumlah siswa bahkan harus dibawa ke rumah sakit dengan kursi roda. Hingga awal September, laporan dari berbagai daerah mengumpulkan angka keracunan yang melampaui 5.000 orang dalam periode singkat. Komnas HAM: Ini Persoalan Hak Asasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak tinggal diam. Dalam pernyataan resminya, lembaga itu menegaskan bahwa akses atas pangan yang aman adalah bagian dari hak asasi manusia. Jika standar kebersihan diabaikan, maka program yang niatnya mulia justru kehilangan legitimasi moralnya. Komnas HAM mendesak kepolisian melakukan penyelidikan pidana, bukan sekadar evaluasi administratif. Mereka juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dapur yang terbukti melanggar prosedur. Pengakuan BGN: Delapan Puluh Persen karena SOP Kepala BGN, Sudaryono, akhirnya angkat bicara. Ia mengakui bahwa mayoritas insiden keracunan—sekitar 80 hingga 90 persen—berakar pada pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Mulai dari penyimpanan bahan, penerimaan pasokan, hingga distribusi yang terlambat. Temuan paling mencolok: makanan dimasak pukul lima pagi, seharusnya dikonsumsi paling lambat pukul sembilan. Namun, distribusi baru sampai ke sekolah setelah pukul sebelas. Keterlambatan empat jam dalam rantai makanan adalah risiko yang seharusnya bisa dicegah. Dampak ke Publik: Kepercayaan Mulai Terkikis Survei Saiful Mujani Research and Consulting pada Juli lalu menunjukkan hanya sekitar sepertiga responden yang puas terhadap MBG. Isu keracunan menjadi salah satu penyebab utama. Seorang ibu di Tana Toraja, Esti Patandong, mengaku berharap program ini dievaluasi total. “Sebagai orang tua, saya berharap pemerintah pusat atau daerah menghentikan program makan gratis ini,” ujarnya kepada media. Respons Pemerintah: Evaluasi dan Penindakan Pemerintah tidak sepenuhnya diam. Presiden Prabowo dalam program “Presiden Menjawab” pada 16 September menegaskan bahwa ia tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti bersalah, termasuk orang dekat. Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, telah diserahkan ke Kejaksaan Agung bersama dua mantan wakilnya atas dugaan korupsi dalam pengadaan dapur. Selain itu, pemerintah menghentikan sementara 1.152 dapur dan mengevaluasi 4.581 dapur lainnya. BGN juga menyatakan tengah membenahi sistem pelaporan dan pengawasan di lapangan. Melihat Secara Berimbang Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak niat baik di baliknya. Program ini menyentuh kebutuhan dasar yang selama ini terabaikan: gizi anak sekolah. Presiden bahkan berulang kali menegaskan program ini akan dilanjutkan, hanya saja arahnya bergeser dari mengejar jumlah penerima menjadi memperbaiki kualitas. Namun, niat baik tidak cukup. MBG adalah contoh bagaimana kebijakan publik harus disertai kesiapan tata kelola, pengawasan yang ketat, dan transparansi. Ketika standar kebersihan diabaikan, yang muncul bukan gizi, melainkan penyakit. Ketika distribusi terlambat, yang hadir bukan makan siang, melainkan risiko. Publik berhak mendapatkan informasi utuh. Kritik terhadap MBG adalah bagian dari kontrol sosial yang sehat. Dan pemerintah, dengan segala keterbatasannya, harus membuktikan bahwa evaluasi bukan sekadar retorika, melainkan perbaikan nyata.